Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Jika APBA Aceh 2026 adalah sebuah pertunjukan, ini bukan sirkus yang menyenangkan, tapi lebih mirip parade birokrasi yang menguras kantong rakyat. 

Dari total anggaran Rp10,82 triliun, Rp7,43 triliun atau 68,64 persen tersedot untuk belanja birokrasi dan kemandirian fiskal. 

Angka ini bukan sekadar besar; ia seperti monster yang menelan seluruh arena, meninggalkan hanya serpihan untuk rakyat. 

Penurunan kemiskinan? 3,35 % . Lapangan kerja baru? 0,45 % .  Infrastruktur? 8,56 % . 

Sementara birokrasi? Hampir tujuh dari sepuluh triliun rupiah digelontorkan untuk memelihara mesin administrasi yang tampaknya lebih cinta pada dirinya sendiri daripada warga Aceh.

Dalam perspektif akademik, efisiensi belanja pegawai idealnya 25-40?ri total anggaran. 

Baca juga: Postur APBA 2026 Dikritik, Anggaran Lebih Berat ke Belanja Birokrasi

Jika lebih dari 50 % , muncul fenomena “fiscal crowding out”, yaitu ketika terlalu banyak uang anggaran tersedot untuk gaji pegawai dan birokrasi.

Sehingga dana yang seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau program rakyat lainnya menjadi terjepit dan hampir tidak tersedia. 

Aceh 68,64 % jelas melampaui batas ini. Ruang untuk pembangunan, inovasi sosial, dan pelayanan publik menjadi minimal. 

Dari sudut pandang akademik, Aceh menempati posisi provinsi dengan efisiensi belanja pegawai terburuk.

Karnaval Anggaran Tanpa Penonton

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang penduduknya sekelas atau lebih besar, absurditas ini makin nyata. 

Sumatera Barat (-5,5 juta jiwa) menempatkan belanja pegawai sekitar 43 persen dari total anggaran, Kalimantan Selatan (-4,2 juta) sekitar 42 % , Jawa Timur 31,7 % , Jawa Barat dan Jawa Tengah mendekati 30 persen. 

Semua ini masih menyisakan ruang anggaran bagi pembangunan produktif dan program masyarakat. 

Aceh? Hampir dua pertiga anggaran terkunci untuk birokrasi. 

Ini seperti menonton kapal besar penuh kargo berisi kertas administrasi berlayar, sementara rakyat menunggu makanan di dermaga.

Dampaknya? Program strategis rakyat tersingkir ke pinggir. 

Baca juga: APBA 2026 segera Direalisasi Jumlahnya Rp 12,23 Triliun

Hilirisasi industri hanya mendapat 1,25 % , transformasi digital 0,16 % . 

Infrastruktur hanya 8,56 % , sementara peningkatan kualitas lingkungan hidup 0,36 % . 

Anggaran Aceh berjalan seperti karnaval yang glamor, tapi tanpa penonton yang menikmati pertunjukan.

Provinsi lain menunjukkan bahwa lebih sedikit untuk birokrasi bisa berarti lebih banyak untuk rakyat. 

Aceh menegaskan prinsip sebaliknya: semakin tinggi porsi pegawai, semakin minim hasil pembangunan nyata. 

Dalam istilah ekonomi publik, ini disebut “diseconomies of government expenditure” yaitu kondisi ketika semakin banyak uang dihabiskan untuk birokrasi justru membuat setiap rupiah yang tersisa untuk pembangunan menjadi kurang efektif. 

Singkatnya, menumpuk anggaran di birokrasi bisa menekan hasil nyata pembangunan, bukan sebaliknya.

Data akademik memperkuat kritik ini. 

World Bank dan IMF menegaskan bahwa belanja pegawai yang terlalu tinggi menekan pembangunan produktif. 
Studi Misra (2018) dan Hidayat (2020) menyebut rasio ideal 25–40 % . 

OECD dan UNDP menekankan alokasi dominan untuk pegawai tidak selalu meningkatkan kualitas layanan publik. Aceh 68,64 % : juara nasional terburuk efisiensi belanja pegawai.

Juara Sudah di Tangan, Siapa Berani Mengakui?

Ironis, tapi faktual: APBA Aceh 2026 adalah contoh ekstrim bagaimana anggaran bisa menjadi pertunjukan estetis yang mahal namun tidak berguna. 

Rakyat menunggu janji dan pembangunan, tapi birokrasi menikmati pesta angka. 

Rasanya seperti membeli tiket konser mahal tapi panggung kosong dan suara hanya gema sendiri.

Jika istilah teknis terdengar jauh dari keseharian, bayangkan ini: setiap rupiah yang masuk ke pegawai seharusnya bisa dibagi antara pembangunan sekolah, jalan, fasilitas kesehatan, dan inovasi digital. 

Tapi ketika birokrasi menelan sebagian besar, uang itu tercekik di kantong administratif dan tidak sampai ke rakyat yang membutuhkan.

Baca juga: APBA 2026 Harus Memihak Korban Bencana

Dan di ujung parade ini, muncul pertanyaan pedas: siapa yang akan tampil mengambil piala juara terburuk pengelolaan anggaran? 

Eksekutif dengan wajah bangga sambil menunjukkan APBA? 

DPRA yang bersorak di tribun, seolah ikut menang? 

Atau keduanya akan berfoto di atas tumpukan angka yang mestinya menjadi pembangunan, tapi kini menjadi medali birokrasi? 

Sementara rakyat menonton dari pinggir lapangan, piala itu bukan simbol prestasi, melainkan pengingat pahit bahwa anggaran bisa menjadi pertunjukan tanpa penonton yang menikmati hasilnya. 

Selamat, Aceh. Juara sudah jelas, pertanyaannya: siapa yang berani mengakuinya?

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala.