Jakarta (ANTARA) - Indonesia menegaskan strategi baru diplomasi energi bersih dengan memperkuat penguasaan dan transfer teknologi, mendorong nilai tambah bagi inovasi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, pesan itu mengemuka dalam dialog yang diselenggarakan Synergy Policies dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dengan dukungan dari ViriyaENB pada Jumat (13/2).

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika BKSLN Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa diplomasi energi akan menjadi salah satu pilar utama posisi Indonesia di tengah dinamika global saat ini.

“Ke depan, ukuran keberhasilan kerja sama bukan lagi sekadar angka investasi. Yang menentukan adalah apakah kemitraan itu memperkuat industri nasional, meningkatkan penguasaan teknologi, dan menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang diperhitungkan, bukan hanya sebagai pasar,” ujarnya.

Strategi tersebut juga penting dalam memperkuat peran Indonesia di antara negara-negara Global South yang sedang berupaya memastikan transisi energi tidak menciptakan ketergantungan baru.

Sementara itu, Executive Director Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat daya tawarnya untuk mencapai target net zero emissions karena target tersebut tidak dapat dicapai dengan pola kemitraan biasa.

“Diplomasi energi perlu diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung transformasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing,” kata Dinna.

Dinna, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Diplomasi Energi Bersih di Synergy Policies, menegaskan bahwa kunci keberhasilan pencapaian target energi bersih Indonesia adalah bagaimana strategi nasional itu dilaksanakan.

“Negara mana pun yang dipilih harus berjalan dalam kerangka jangka panjang yang konsisten, bertahap, dan berorientasi pada penguatan kapasitas nasional,” tegasnya.

Synergy Policies mendampingi Kemlu RI sejak pertengahan 2025 untuk mengidentifikasi jalan keluar dari masalah energi yang meliputi ketahanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus merumuskan model kemitraan yang mampu mengakselerasi akuisisi teknologi hijau.

Synergy Policies mengatakan bahwa China, sebagai produsen teknologi energi bersih terbesar di dunia, dipilih sebagai mitra awal refleksi strategis, khususnya dalam tenaga surya dan rantai pasok industri hijau.

Namun, menurut mereka, pendekatan tersebut bukan berarti eksklusif, tetapi bersifat terbuka bagi negara lain sesuai strategi jangka panjang Indonesia.

Synergy Policies mengatakan bahwa forum dialog tersebut merumuskan sejumlah elemen strategis dalam membangun kemitraan energi bersih yang transformatif, seperti peningkatan standar produk dan layanan energi bersih, model riset, pengembangan, dan inovasi teknologi bersama, serta pendekatan kebijakan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Elemen lainnya adalah pendekatan people-to-people, business-to-business, hingga government-to-government, keterlibatan berbagai pihak secara komprehensif, hilirisasi mineral kritis dan optimalisasi nilai tambah, dan penguatan kolaborasi negara-negara Global South.

Program domestik seperti percepatan pengembangan PLTS 100 GW, kendaraan listrik, dan pengolahan sampah menjadi energi juga berpotensi menjadi sektor unggulan yang dapat diintegrasikan dengan berbagai kemitraan strategis.