Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Konferensi Strategis Papua yang dinilai memperkuat arah pembangunan Papua dengan tetap berpijak pada kearifan lokal dan keberpihakan kepada masyarakat adat.


“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah semata, namun forum ini merupakan ruang refleksi kolektif untuk mendiskusikan secara jujur, terbuka, dan mendalam mengenai harapan pembangunan Papua yang bermartabat, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada orang asli Papua,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.


Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, Jumat.


Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyampaikan salam dan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konferensi tersebut karena mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum bersama.


Dalam konteks tersebut, dia menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.






Sejalan dengan itu, ia menekankan bahwa modernisasi tidak boleh menghilangkan identitas, nilai, dan jati diri masyarakat Papua.


“Jangan sampai di tahun 2045 ketika kita masuk pada sebuah negara maju dan modern, kita akan ketinggalan landasan kita, kita akan ketinggalan jati diri kita,” ujarnya.


Menurut Ribka, pembangunan tidak hanya harus berorientasi pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga keterhubungan sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat Papua.


Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan proses pembangunan tetap melibatkan masyarakat adat serta memperhatikan kearifan lokal di setiap daerah.


“Indonesia akan masuk sampai 2045 sebagai sebuah negara maju dan modern, sehingga memang acara ini menjadi inisiasi yang sangat penting,” ujarnya.






Diketahui, kegiatan Konferensi Strategis Papua turut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait, serta sejumlah pihak terkait lainnya.