BANJARMASINPOST.CO.ID- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel kini mencapai 4.899 kejadian dengan perkiraan luas lahan terdampak mencapai 27.141,49 hektare. Data itu dicatat dari periode 1 Januari hingga 13 Oktober 2026.

Dari 13 kabupaten/kota, Kabupaten Banjar, Baritokuala (Batola) dan Tapin sudah menetapkan status tanggap darurat, sedangkan 10 daerah lainnya berstatus siaga darurat. Sementara, untuk tingkat provinsi, pemerintah menetapkan status siaga darurat karhutla.

“Status siaga darurat karhutla tingkat provinsi berlaku mulai 6 Juli sampai 31 Oktober 2026,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Ronny Eka Saputra.

Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yakni 1.094 kejadian. Disusul Banjarbaru dengan 913 kejadian dan Tanahlaut sebanyak 714 kejadian.

Baca juga: Karhutla Mengancam Pondok Pesantren,  266 Santri Intan Ilmu Batola Dipulangkan

Dari sisi luasan, Kabupaten Banjar juga menempati urutan pertama dengan lahan terbakar mencapai 7.039,62 hektare. Disusul Hulu Sungai Selatan seluas 4.208,55 hektare dan Tanahlaut mencapai 3.547,48 hektare.

Mengenai status Batola, Bupati Batola Bahrul Ilmi, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Surat keputusan (SK) penetapan status tanggap darurat dijadwalkan terbit Rabu (14/10) hari ini.

“Status sudah kami naikkan darurat hari ini. Besok SK resminya keluar. Tadi juga sudah rapat dengan Forkopimda,” ujar Bahrul Ilmi, Selasa (13/10) malam.

Selain menetapkan status tanggap darurat, Pemkab Batola juga terus mengupayakan bantuan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan karhutla.

Bahrul mengungkapkan, Batola sebelumnya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan presiden (banpres) tahap pertama. Namun, pemerintah daerah telah mengajukan permohonan agar daerah tersebut bisa memperoleh bantuan susulan.

Menurutnya, Pemkab Batola telah bersurat sehari setelah pengumuman penerima banpres tahap pertama.

Bupati juga mengaku telah menemui Menteri Kehutanan untuk menyerahkan berkas pengajuan secara langsung.

“Kami sudah bersurat satu hari setelah pengumuman banpres tahap pertama. Batola tidak dapat. Saya juga menghadap Menteri Kehutanan menyerahkan berkas setangan,” katanya.

Bahrul mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa Batola akan diupayakan memperoleh banpres susulan.

Sementara menunggu kepastian, Pemkab Batola membantu memenuhi kebutuhan operasional petugas yang menangani karhutla.

Adapun di tengah meluasnya karhutla, Banjarbaru mendapat dukungan berupa bantuan dari pemerintah pusat.

Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, mengatakan bahwa Kota Banjarbaru mendapatkan bantuan dana untuk penanganan karhutla sebesar Rp 15 miliar.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau kondisi karhurla di kawasan hutan lindung di Landasan Ulin Barat, Lianganggang, Banjarbaru, Senin (12/10).

Baca juga: Karhutla dan Darurat Pendidikan Kita

Ia pun menyampaikan ucapan terimakasih atas pemberian bantuannya terhadap Banjarbaru ini.

“Nah, dana tersebut kita maksimalkan supaya tepat sasaran ya penggunaannya. Ada, RP 15 M lah,” kata Lisa.

Menurutnya, dana bantuan tersebut akan dimaksimalkan penggunaannya agar tepat sasaran dalam penangana karhutla.(sul/riz/msr)