TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Ancaman bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah tersebut.

Pesan itu disampaikan Juli saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana, Sosialisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta pemaparan hasil pengukuran luasan karhutla tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Junjung Titah, Kantor Bupati Mempawah, Rabu 21 Oktober 2026.

• Modus Pinjam Motor NMAX, Pria di Mempawah Diamankan Polisi, Kerugian Korban Ditaksir Rp33 Juta

Juli menegaskan, kesiapsiagaan merupakan faktor penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Terlebih, Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah potensi ancaman, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, berbagai ancaman tersebut harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan kerja sama seluruh unsur terkait.

Penanganan bencana, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat, serta berbagai pihak lainnya.

"Kegiatan ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah, menyatukan langkah tiap sektor, serta memastikan upaya penanggulangan bencana berjalan secara terencana dan terpadu," ujar Juli.

Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah bersama perangkat daerah dan instansi terkait tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan penanganan bencana siap digunakan saat dibutuhkan.

Kesiapan tersebut meliputi personel, peralatan, logistik, sarana transportasi, sistem komunikasi, hingga mekanisme peringatan dini.

Seluruh unsur juga diminta memahami tugas dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi keterlambatan dalam merespons situasi darurat.

Juli turut menyoroti pentingnya pemantauan cuaca dan penyampaian informasi risiko kepada masyarakat.

Informasi mengenai potensi bencana harus disampaikan secara cepat dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini.

Di sisi lain, sosialisasi dokumen KRB dan RPB dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Mempawah.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengenali risiko, menentukan langkah pencegahan, serta menyusun respons yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, pemaparan hasil pengukuran luasan karhutla tahun 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat evaluasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah.

Juli mengapresiasi BPBD Kabupaten Mempawah dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia berharap koordinasi yang terbangun tidak berhenti pada forum rapat, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dan kesiapan di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, serta unsur lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah berharap upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah berbagai potensi ancaman bencana. 

Profil Juli Suryadi Burdadi, Wakil Bupati Mempawah Periode 2025–2030

Nama lengkap: H. Juli Suryadi Burdadi, S.H., M.Si.

Jabatan: Wakil Bupati Mempawah

Periode jabatan: 2025–2030

Tempat, tanggal lahir: Sanggau, 17 Juli 1965

Pendidikan: Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Latar belakang pendidikan

Juli Suryadi Burdadi menempuh pendidikan dasar di SDN 01 Sanggau pada 1971–1977. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Mempawah Hilir pada 1978–1981 dan SMAN 1 Mempawah pada 1982–1984.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Juli melanjutkan studi di Universitas Tanjungpura Pontianak dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 1990.

Ia kemudian mengambil pendidikan Magister Ilmu Sosial dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Negara di universitas yang sama pada 2009–2011.

Perjalanan karier birokrasi

Juli dikenal melalui perjalanan kariernya sebagai aparatur pemerintahan daerah.

Sebelum menjabat sebagai wakil bupati, ia pernah menduduki sejumlah posisi di lingkungan pemerintah kabupaten.

1995: Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak, yang kini menjadi Kabupaten Mempawah.

2000: Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Landak.

2006: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.

2009: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak.

2017–2024: Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

2024: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.

Menjabat Wakil Bupati Mempawah

Juli Suryadi Burdadi dilantik bersama Bupati Mempawah Erlina untuk masa jabatan 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025. 

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Juli terlibat dalam sejumlah agenda pembangunan daerah.

Pada April 2025, ia menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi. Ia juga menyoroti potensi pengembangan kawasan industri dan keberadaan Pelabuhan Terminal Kijing bagi perekonomian Mempawah.

Pada 2026, Juli turut terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan investasi, termasuk pembahasan hambatan investasi pertambangan bauksit bersama PT Aneka Tambang (Antam). (*)