Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) menggelar Desk Pemeriksaan Data Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk memperkuat penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Dalam Negeri (SDPDN) tingkat daerah.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis (26–29 Oktober 2026), dipusatkan di aula Diskominsa Kabupaten Bireuen. Pertemuan tersebut diikuti pejabat dan staf pengelola data dari seluruh SKPK, bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), serta 17 pemerintah kecamatan di Kabupaten Bireuen.

Kepala Diskominsa Kabupaten Bireuen, M Zubair SH MH, Selasa (27/10/2026), mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat penyelenggaraan SDPDN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini untuk memastikan pengumpulan data daerah dilakukan secara tepat waktu.

Baca juga: Perkuat Tata Kelola Data, 52 SKPK Banda Aceh Dibekali Pemanfaatan Portal Satu Data

Menurut Zubair, pemeriksaan data tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Inventarisasi Daftar Data Prioritas Kabupaten Bireuen yang sebelumnya digelar di aula Bappeda Bireuen.

“Melalui desk pemeriksaan data ini, kita ingin memastikan setiap SKPK dan bagian di lingkungan Pemkab Bireuen menyusun serta menyampaikan Daftar Data Daerah Tahun 2026 yang akurat, terstruktur, dan akuntabel sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Zubair.

Dalam kegiatan tersebut, setiap instansi dijadwalkan secara bertahap untuk melakukan verifikasi dan penyelarasan data bersama tim pemeriksa gabungan dari Diskominsa dan Bappeda Kabupaten Bireuen.

Para peserta diwajibkan membawa surat pengantar Daftar Data SKPK Tahun 2026 beserta lampiran format inventarisasi data. Dokumen tersebut memuat sejumlah indikator, mulai dari kode standar data, produsen data, definisi operasional, satuan, hingga jadwal pemutakhiran data.

Zubair menegaskan, sinergi dan kolaborasi antar-SKPK sangat penting untuk mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi.

Ia berharap proses pengumpulan daftar data prioritas berjalan lancar sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen berbasis data (data-driven policy).