TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 10.195 hektare berdasarkan data terbaru yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

‎‎Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan luasan tersebut mencakup kebakaran di lahan, kawasan hutan, serta sebagian kecil area perkebunan.

‎‎Berdasarkan data yang dipaparkan, kebakaran di lahan mencapai sekitar 7.990 hektare.

Sementara itu, luasan kebakaran di kawasan hutan meningkat menjadi sekitar 2.100 hektare dari data sebelumnya yang berada di kisaran 1.700 hektare.

Baca juga: Pokdarwis Batu Dinding Kukar Ajak Jaga Kelestarian Alam Pasca-Karhutla, tak Caplok Lahan jadi Sawit

‎‎“Kalau untuk total luasan, distribusinya tetap yang paling banyak ada di daerah Kutai Kartanegara (Kukar). Kemudian untuk kejadian atau fire spot paling banyak itu ada di daerah Paser sampai sekarang,” ujar Buyung saat ditemui usai simulasi Surface Active Agent (SAA) di Polda Kaltim, Rabu (28/10/2026).

‎‎Ia menjelaskan, kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kaltim mulai menunjukkan penurunan seiring hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir.

‎‎Beberapa wilayah, termasuk Kutai Barat dan Berau, dilaporkan telah mengalami hujan sehingga intensitas kejadian kebakaran harian relatif berkurang.

‎Namun, Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Samarinda masih menjadi wilayah yang perlu diwaspadai karena kejadian kebakaran masih ditemukan.

‎‎Menurut Buyung, berdasarkan informasi meteorologi dari BMKG, Paser diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan.

Baca juga: ILO Next Trip Jelajahi Batu Dinding Kukar di Tengah Kabut Asap, Doa Bersama agar Karhutla Enyah

‎‎Karena itu, BPBD Kaltim meminta masyarakat dan seluruh pihak terkait tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun hujan mulai turun di sejumlah daerah.

‎‎BPBD Kaltim masih mempertahankan status tanggap darurat karhutla yang ditetapkan hingga 30 November 2026.

‎‎Buyung mengatakan, pihaknya belum memutuskan untuk mempercepat pengakhiran status tersebut.

Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan dan efektivitas penanganan.

‎‎“Masih tanggap darurat. Setiap darurat kan kita tetapkan sampai dengan 30 November,” katanya.

‎‎Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur.

‎‎Dukungan tersebut mencakup pendampingan penanganan darurat, operasi pemadaman melalui udara atau water bombing, serta operasi modifikasi cuaca.

‎‎Menurut Buyung, operasi water bombing masih berlangsung di wilayah IKN dan sekitarnya, termasuk kawasan yang mengarah ke Penajam Paser Utara. Sementara itu, operasi di Samarinda telah selesai.

‎‎BPBD Kaltim juga menerima dukungan peralatan dan logistik untuk memperkuat penanganan darurat di sejumlah kabupaten dan kota.

‎‎Selain dukungan operasional, Kaltim memperoleh bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar untuk penanganan dampak dan kebutuhan terkait karhutla.

‎‎Buyung menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan melalui beberapa sektor, yakni Rp10 miliar untuk BPBD, sekitar Rp3 miliar untuk sektor kesehatan, dan Rp7 miliar untuk sektor kehutanan.

‎‎Khusus melalui BPBD Kaltim, dukungan diarahkan untuk membantu penanganan di sejumlah wilayah, termasuk Paser, PPU, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau.

‎‎Bantuan yang diberikan berupa peralatan, logistik, serta dukungan kebutuhan operasional petugas di lapangan, termasuk bahan bakar, uang makan, dan minum.

‎‎Buyung mengatakan, penyaluran dukungan operasional dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

‎‎“Sebagian sudah mengajukan SPJ-nya. Kami juga mengalokasikan anggaran untuk teman-teman yang sudah di lapangan semua,” ujarnya.

‎‎Ia menjelaskan, laporan pertanggungjawaban diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan memenuhi standar pemeriksaan.

‎‎BPBD Kaltim juga mengupayakan dukungan bagi instansi yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk unsur yang mendampingi operasi modifikasi cuaca.

‎‎Meski luas kebakaran dan intensitas kejadian di sejumlah wilayah mulai menurun, BPBD Kaltim mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kondisi telah sepenuhnya aman.

‎‎Penanganan karhutla masih memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama di wilayah yang masih mengalami kebakaran dan belum menerima hujan secara merata.‎

‎Dengan status tanggap darurat yang masih berlaku, BPBD Kaltim bersama pemerintah pusat dan unsur terkait terus mengupayakan pemadaman, pemenuhan kebutuhan petugas, serta pencegahan meluasnya kebakaran.

‎‎Evaluasi kondisi lapangan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk kemungkinan mempercepat pengakhiran status tanggap darurat sebelum batas waktu yang ditetapkan. (*)