TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ramainya perbincangan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk produk pembalut mendapat sorotan dari kalangan anak muda di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026).

Melalui kegiatan Selasa Diskusi (Sadis), sejumlah anak muda menyuarakan keresahan terhadap kebijakan tersebut dengan menggelar diskusi sekaligus membagikan pembalut gratis kepada masyarakat di kawasan pusat Kota Medan.

Kegiatan Sadis Volume 4 ini mengangkat tema “Sudahlah Berdarah, Dipajaki Pula oleh Negara” sebagai bentuk kritik terhadap pengenaan pajak pada produk menstruasi yang menjadi kebutuhan dasar perempuan.

Perwakilan Sadis, Yohana, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak muda untuk membangun pengetahuan sekaligus membicarakan berbagai persoalan sosial, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

“Sadis atau Selasa Diskusi merupakan ruang diskusi untuk membangun pengetahuan di dalam pergerakan. Di volume keempat ini, kami membicarakan pembalut yang dipajaki oleh negara,” ujar Yohana.

Usai menggelar diskusi, para peserta melanjutkan kegiatan dengan membagikan pembalut gratis kepada masyarakat.

Yohana menjelaskan, pembalut yang dibagikan berasal dari donasi yang dikumpulkan secara terbuka sebagai bentuk solidaritas bersama.

“Pembagian pembalut ini kami buka melalui donasi. Bukan berarti meminta, tetapi donasi ini adalah bentuk gerakan kolektif rakyat melawan sistem yang dinilai semena-mena terhadap kita, terutama perempuan,” katanya.

Menurut Yohana, kebutuhan menstruasi seharusnya tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi perempuan semata, melainkan persoalan kesehatan reproduksi yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Ia menilai pengenaan pajak terhadap pembalut justru menambah beban perempuan yang setiap bulannya harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

“Pemerintah harusnya lebih peka dalam menyusun anggaran. Pembalut bukan hanya urusan perempuan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan manfaatnya,” ungkapnya.

Yohana juga mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dasar perempuan.

“Kenapa dapur MBG (Makan Bergizi Gratis, red)bisa banyak, tetapi kenapa pembalut tidak bisa diberikan gratis oleh negara?” katanya.

Ia berharap pemerintah mulai mempertimbangkan penyediaan pembalut gratis, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan yang membutuhkan.

Sementara itu, aksi tersebut juga mendapat dukungan dari kalangan laki-laki. Salah satunya Akim, anak muda Medan yang turut terlibat dalam kegiatan Sadis.

Akim mengatakan keterlibatannya didasari kesadaran bahwa persoalan menstruasi bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan.

“Sebenarnya aksi ini berangkat dari keresahan ketika mengetahui pembalut atau kebutuhan sanitasi menstruasi dikenakan pajak. Padahal, ini merupakan kebutuhan biologis yang berulang,” ujarnya.

Menurutnya, pengenaan pajak pada pembalut dapat menambah pengeluaran perempuan karena produk tersebut harus dibeli secara rutin.

“Jadi ada beban ekonomi ketika itu dipajaki dan terus berulang dalam siklus teman-teman yang mengalami menstruasi,” katanya.

Akim mengaku terdorong mengikuti kegiatan tersebut karena memiliki ibu, kakak, dan teman-teman perempuan yang juga membutuhkan akses terhadap produk menstruasi.

“Aku ikut terlibat karena isu ini penting. Sebagai laki-laki, aku punya ibu, kakak, dan teman-teman perempuan. Aku merasa perlu ikut bersuara dalam ruang-ruang yang membicarakan kebutuhan perempuan yang seharusnya diakomodasi negara,” ujarnya.

Selain meminta pemerintah lebih memperhatikan akses produk menstruasi, Akim juga mengajak masyarakat, khususnya laki-laki, untuk tidak lagi menganggap menstruasi sebagai pembahasan yang tabu.

“Untuk teman-teman laki-laki, ayo lebih sadar dan biasakan membicarakan persoalan ini. Hindari mitos atau hal-hal tabu terkait menstruasi,” katanya.

Sementara itu, Yohana mengatakan kegiatan Selasa Diskusi akan terus dilaksanakan secara rutin setiap Selasa dengan mengangkat berbagai persoalan sosial.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya aksi lanjutan bersama aliansi perempuan di Kota Medan untuk menyuarakan keadilan reproduksi.

“Tidak menutup kemungkinan aliansi-aliansi perempuan di Kota Medan juga akan membuka diskusi dan melakukan aksi lanjutan mengenai pajak pembalut serta keadilan reproduksi,” tukasnya.

Putri Ananda dan Bunga, dua mahasiswa yang tengah menghabiskan waktu di kawasan Lapangan Merdeka Medan, turut menyoroti pengenaan PPN sebesar 11 persen terhadap produk pembalut.

Keduanya menilai kebijakan tersebut kurang tepat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi setiap bulan.

Terlebih, menurut mereka, sejumlah negara bahkan telah menyediakan pembalut secara gratis, sementara di Indonesia produk tersebut masih dikenakan pajak.

“Ini kan kebutuhan dasar wanita. Siapa juga yang memilih untuk datang bulan setiap bulannya? Jadi ini bukan produk yang bisa kita pilih untuk dibeli atau tidak. Menurut saya, janganlah dipajaki juga,” pungkasnya.
(cr26/tribun-medan.com)