Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menanggapi pernyataan terkait rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sosok yang akrab disapa Prof Uceng itu mengatakan dirinya tak tahu persis maksud Gibran mengambil langkah hukum melalui PTUN.

Menurut dia, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan bersifat inkrah.

"Saya tidak tahu maksudnya apa ya, karena kan dia (Gibran) bilang mau mundur. Apakah sifat dia mau bawa ke PTUN itu menunda kemundurannya atau tidak, saya nggak tahu. Jadi kita hanya orang yang mendengarkan keterangan orang lain. Kita nggak tahu maksudnya," katanya usai menjadi pemateri dalam Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan, Selasa (10/11/2026) malam. 

Baca juga: Kapolri : Durasi Unjuk Rasa di Jogja Jauh Melewati Batas Toleransi Aturan

"Pun kalau dia mau menunggu PTUN, saya juga masih memikirkan apa sebenarnya yang dia mau dibawa ke PTUN? Karena putusannya sudah inkrah soal di yang suket (surat keterangan penyetaraan pendidikan)," sambungnya.

Menurut dia, upaya Gibran untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak akan efektif. Terlebih PK tidak bersifat menghilangkan inkrah.

"Kalaupun dia bawa PK, PK tidak bersifat menghilangkan inkrah. Kecuali kalau yang dia maksud itu ada satu kasus suket lainnya, yang dicabut sama Denny (Denny Indrayana). Tapi kalau sudah dicabut, berarti sudah hilang (kasus gugatan Denny ke PTUN)," lanjutnya.

Ia tidak bisa berkomentar banyak dan memilih menunggu perkembangan selanjutnya.

"Pasti masih menakar-nakar. Kita tunggu aja lah," pungkasnya. (maw)