TRIBUNWOW.COM - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan peraturan baru yang mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca juga: Febrie Adriansyah Bahas Dugaan Penyadapan, Soroti Minim Kolaborasi Kejaksaan-Polri Era Listyo Sigit

Baca juga: Gerindra Minta Lingkar Dalam Presiden Disterilkan dari Penyadapan, Soroti Rekomendasi Listyo Sigit

Perubahan aturan ini dilakukan agar Polri dapat menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini terseret kasus dugaan penyadapan ilegal.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya perubahan peraturan tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).

Dalam Perpol terbaru itu, terdapat sejumlah ketentuan yang mengalami perubahan.

Salah satunya berkaitan dengan pihak yang berhak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP. Dalam aturan sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar.

Baca juga: Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan 24 November, Kapolri Suyudi Bakal Jadi Ketua Sidang?

Baca juga: Polri Ubah Aturan Kode Etik Polri Jelang Sidang Listyo Sigit, Majelis Boleh Berpangkat Lebih Rendah

Perubahan lainnya menyangkut susunan majelis KKEP dalam sidang etik. Kini, anggota majelis dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau paling banyak dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Perpol baru tersebut juga mengatur bahwa sidang KKEP dapat dilaksanakan secara daring dengan persetujuan ketua KKEP.

Ketentuan lain yang berubah terdapat dalam Pasal 111 ayat 2 huruf c, khususnya mengenai kesempatan mengajukan pengunduran diri.

Dalam peraturan lama, pengunduran diri dapat dilakukan apabila pelanggar melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara paling lama lima tahun.

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Makar di Kasus Penyadapan, Listyo Sigit dan 3 Jenderal Terancam Hukuman Berat

Baca juga: Anak Buah Irjen Eko Hadi, Kombes Handik Zusen terkait Dua Kasus Kekerasan Sesama Anggota

Sementara itu, aturan terbaru menyebut pelanggar dapat mengundurkan diri apabila tindak pidana yang dilakukannya diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko telah memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Listyo Sigit.

Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang pangkat.

Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin sidang etik Listyo Sigit, Trunoyudo belum bersedia mengungkapkannya.

Polri dijadwalkan menggelar sidang etik terhadap Listyo Sigit pada pekan depan.

Baca juga: Ferdinan Hutahaen Respons Isu Listyo Sigit Bisa Patahkan Tuduhan Makar: Terlalu Mengada-ada

Baca juga: 2 Head to Head Ganda Putri Tiwi/Fadia Vs Mijad/Tungkasatan di Hong Kong Open 2026, Menang Mudah?

Sebelum itu, Polri telah menggelar sidang etik terhadap dua perwira tinggi yang disebut terlibat dalam kasus penyadapan, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi.

Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan sama-sama mengajukan banding atas putusan tersebut.

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.